Berita  

Tim Relawan Pengawal Suara Rakyat Laporkan PPK Cikidang Terkait Kasus Dugaan Penggelembungan Suara

 

SUKABUMI.JURNALNETWORK.ID – Dugaan penggelembungan suara di wilayah Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Relawan Pengawal Suara Rakyat (TRPSR) laporkan ke Bawaslu, pada Senin (26/02/2024)

Temuan penggelembungan suara terjadi di tiga desa yakni Desa Taman Sari, Desa Cikidang, dan Desa Pangkalan, dimana diduga dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Kami menemukan dugaan kecurangan Pemilu, dimana dari hasil C1 yang kita punyai berbeda dengan hasil dari pleno PPK. Ada kejanggalan sekitar kurang lebih 399 suara,”ungkap Ketua TRPSR, Taufi Hidayat

Lanjut Taufik, selisih suara terjadi akibat adanya dugaan manipulasi data oleh oknum PPK. Ia pun meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan tersebut, dan selanjutnya mengusut dengan tuntas.

“Kita berharap Bawaslu dapat menindaklanjuti laporan ini, dan mengusut tuntas dugaan kecurangaan tersebut, karena kami ingin Pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil,”kata Taufik

Sementara itu salah satu staf Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Rifki saat diwawancarai membenarkan adanya laporan pelanggaran dugaan penggelembungan suara di salah satu kecamatan di tiga desa.

Baca Juga :  Sumber Daya Alam Melimpah, Satgas Yonif 310/KK Bantu Panen Sagu

“Laporan tersebut disampaikan, dan kami akan menyampaikan kepada pimpinan untuk dilakukan rapat pleno untuk, kemudian itu dilakukan penyusunan kajian awal mengenai keterpenuhan syarat,”jelasnya

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk waktu kajian sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 paling lama 14 hari kerja.

“Kemudian setelah itu kami usahakan bukti permulaan yang cukup sudah terpenuhi dan hasil dari kajian maupun klarifikasi para pihak sudah dilaksanakan. Jika memang diyakini sudah memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu makan akan disampaikan ke Polres Sukabumi,”ucapnya

“Sanksi secara gambaran di pasal 532 itu kalo tidak salah 3 tahun penjara dan denda sekitar Rp.36.000.000,”pungkasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *